Ketahanan Pangan Itu Masalah Nasional, Bukan Masalahnya…

Kemarin saya sempat membaca berita tentang ajakan SBY untuk bercocok tanam di pekarangan rumah dalam rangka menjaga ketersediaan pangan. Setelah itu saya tertarik juga tentang ajakan Pak Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan) agar masyarakat makan singkong dan ubi dan lagi-lagi berkaitan dengan ketahanan pangan pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada omongan salah satu anggota DPR yang mengatakan Kementerian Pertanian harus menjadi motor dalam masalah ketahanan pangan.

Setelah saya membaca dengan seksama berita-berita tersebut, saya teringat dengan tulisan yang pernah dibuat yang berkaitan juga dengan ketahanan pangan. Nah untuk mengingatnya kembali maka saya akan tunjukkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2009 dan Peta Persentase Penduduk Miskin di Indonesia. Saya pikir Ketahanan dan Kerentanan Pangan berkaitan erat dengan kemiskinan.

PETA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA (geospasial.bnpb.go.id)
PETA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA (geospasial.bnpb.go.id)
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (http://bkp.deptan.go.id)
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (http://bkp.deptan.go.id)

Apa yang bisa kita dapatkan dari peta-peta di atas? Dari pernyataan yang disampaikan oleh Presiden SBY dan pembantunya memang baik tetapi belum menyelesaikan masalah ketahanan dan kerentanan pangan yang dihadapi Indonesia pada saat ini. Penyelesaian masalahnya harus komprehensif dan tidak sepotong-potong. Sepertinya masalah ketahanan pangan hanya menjadi masalah pemerintah saja. Tidak, ini bukan masalah presiden, menteri, atau DPR tetapi ini masalah nasional.

Dalam melihat gambaran kondisi ketahanan pangan pada peta di atas maka masalah ketahanan pangan harus menjadi prioritas nasional dengan penggeraknya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerahlah yang mengetahui kondisi sebenarnya tentang potensi dan keunggulan komoditi pangan yang dimiliki dengan dibantu oleh universitas setempat, Litbang Pertanian Daerah dan seluruh elemen masyarakat daerah.

Dulu pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah memperkenalkan Culture Stelsel. Culture stelsel adalah undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan rakyat Indonesia menanam tanaman komoditi pertanian dan perkebunan, yang berlangsung sejak 1830-1970. Kenyataannya: Memang benar tanam paksa diadakan pada tahun sekitar itu, tetapi culture stelsel bukan berarti tanama paksa, melainkan aturan tanam baru yang dikeluarkan Belanda.

Penerapan aturan tanam baru di Indonesia bukanlah sekedar aturan tetapi pemerintah Hindia Belanda menerapkannya setelah melalui beberapa kali penelitian oleh ahli-ahli pertanian pada saat itu untuk mengetahui komoditi pertanian seperti apa yang cocok dengan kondisi geografis suatu wilayah (Peta Komoditi Pertanian Indonesia). Dengan cultuire stelsel ini, Indonesia jadi mempunyai variasi tanaman yang semakin beragam, seperti jagung, coklat, dan teh.  Selain menambah jenis tanaman yang baru, Indonesia jadi tahu bagaimana atau teknik menanam tanaman-tanaman baru itu.

Mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih pernah memanfaatkan kembali Peta Komoditi Pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional kita. Tetapi gaungnya biasa-biasa saja alias belum ada tanggapan serius terutama dari pemerintah daerah. Memang ada beberapa daerah yang memanfaatkan peta komoditi pertanian tersebut. Contohnya adalah pemerintah Gorontalo semasa Gubernurnya Fadel Muhammad yang menjadi daerahnya sebagai sentra tanaman jagung untuk Indonesia wilayah timur bahkan diekspor ke Jepang.

Sewaktu saya masih sekolah dasar, dalam pelajaran geografi saya mendapatkan penngetahuan tentang bahan  makanan utama  beberapa daerah di Indonesia. Bahan makanan utama masyarakat Madura dan Nusa Tenggara adalah jagung. Masyarakat Maluku dan Irian Jaya mempunyai makanan utamanya sagu. Dan beras adalah makanan utama untuk masyarakat Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sualwesi walaupun ada juga yang menjadikan singkong, ubi dan sorgum sebagai bahan makanan utama. Tetapi semua pelajaran tersebut berubah total setelah pemerintah orde baru dengan Swasembada Berasnya secara tidak langsung memaksa orang yang biasa mengkomsumsi bahan makanan non beras untuk mengkonsumsi beras. Apa yang terjadi kemudian? Terjadilah lonjakan konsumsi/kebutuhan beras nasional sampai sekarang sehingga memaksa pemerintah untuk impor beras. Keberagaman komoditi pertanian yang menjadi ungulan setiap daerah di Indonesia terlenyapkan demi progran Swasembada Beras. Seharusnya biarkan masyarakat suatu daerah mengkomsumsi bahan makanan yang biasa dikonsumsi secara turun temurun. Semua itu bisa terlaksana asalkan ada Goodwill dari bangsa ini mulai dari presiden, menteri dan seluruh rakyat untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki.

Dengan mengembangkan keunggulan komoditi pertanian yang dimiliki oleh daerah, Indonesia tidak perlu ekspor apalagi impor. Jumlah penduduk 240 juta dapat menjadi pasar yang luar biasa bagi Indonesia. Jangan berpikir ekspor tetapi penuhi terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri dengan memanfaatkan keunggulan komoditi masing=masing daerah. Misalnya untuk memenuhi kebutuhan Jagung, Jawa dapat membelinya ke Sulawesi atau Nusa Tenggara. Untuk memenuhi kebutuhan bawang maka Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain dapat membeli ke Jawa. Jadi harus ada kekhususan komoditi pertanian suatu daerah sebagai komoditi pertanian unggulan.

Saya pikir apa terdapat pada Peta Komoditi Pertanian baik yang dibuat pada culture stelsel atau yang sudah diperbaharui baik oleh Litbang Kementan/Universitas bisa menjadi pedoman bagi pemerintah pusat untuk membuat aturan mainnya sehingga benar-benar tejadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. Bergerak dalam satu kata dan satu perbuatan demi bangsa dan negara.

Kebijakan yang komprehensif juga harus terlihat dalam penegakan hukum. Kalau sudah bicara ketahanan nasional berarti menjaga kehormatan bangsa. Kalau ada segelintir orang atau kelompok yang mencoba-coba bermain dan mengacaukan kepentingan pangan nasional demi keuntungan sendiri maka dapat disamakan dengan tindakan terorisme karena kepentingan pangan nasional identik dengan kepentingan kebutuhan primer rakyat Indonesia. Maka TNI/Polri secara otomatis turun tangan. Contoh yang terlihat jelas adalah masalah bawang merah. Seharusnya pemerintah pusat segera menurunkan para intel untuk mengawasi masuknya bawang impor yang masuk ke Indonesia. Terjunkan para intel untuk mengawasi dan memata-matai mereka yang ingin merusak aturan main yang sudah dibuat karena berkaitan dengan masalah nasional.

Keterangan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia :

Dari 346 kabupaten yang dianalisis Dewan Ketahanan Pangan (DKP) terdapat 100 kabupaten yang memiliki tingkat resiko kerentanan pangan yang tinggi dan memerlukan skala prioritas penanganan.

Di antara 100 kabupaten berperingkat terbawah yang disebut dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2009 tersebut dibagi lagi menjadi tiga wilayah prioritas, yakni: prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3.

Ada 30 Kabupaten yang termasuk Prioritas 1 untuk mendapatkan penanganan, yakni sebagian besar kabupaten tersebar di Indonesia bagian Timur, terutama di Papua (11 kab), NTT (6 kab) dan Papua Barat (5 kab). Total jumlah penduduknya mencapai 5.282.571 jiwa.

Yang termasuk Prioritas 2 terdapat 30 kabupaten, yakni sebagian besar terdapat di Kalimantan Barat (7 kab), NTT (5 kab), NAD (4 kab), dan Papua (3 kab). Total jumlah penduduknya mencapai 7.671.614 jiwa.

Yang termasuk Prioritas 3 terdapat 40 kabupetan, yakni sebagian besar terdapat di Kalimantan Tengah (6 kab), Sulawesi Tengah (5 kab) dan NTB (4 kab). Total jumlah penduduk di wilayah Prioritas 3 ini 11.785.667 jiwa.

Penentuan status ketahanan dan kerentanan suatu wilayah dalam peta ini didasarkan pada 13 indikator yang dikelompokkan dalam 4 katagori. Pertama, ketersediaan pangan. Indikator yang dianalisis adalah 1) konsumsi normatif per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar. Kedua, Akses terhadap Pangan. Indikatornya: 2) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; 3) Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, dan 4) Persentase penduduk tanpa akses listrik.

Ketiga, Pemanfaatan Pangan (Konsumsi pangan, kesehatan dan gizi). Indikatornya adalah: 5) Angka harapan hidup pada saat lahir, 6) Berat badan balita di bawah standar, 7) Perempuan buta huruf, 8) Rumah tangga tanpa akses air bersih; dan 9) Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan.

Peningkatan Suhu Mempengaruhi Penurunan Produksi Beras Di Asia

Around three billion people eat rice every day, and more than 60 percent of the world's one billion poorest and undernourished people who live in Asia depend on rice as their staple food. (Credit: IRRI)

Menurut sebuah studi  baru oleh tim peneliti internasional, peningkatan suhu di sebuah daerah produksi padi menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Penurunan produksi padi makin diperparah oleh perubahan iklim lanjutan sehingga cukup mengkhawatirkan produksi tanaman yang merupakan salah satu penentu ketahanan pangan dan mengatasi kemiskinan di dunia. Tim peneliti juga menemukan bukti bahwa dampak kenaikan suhu diproyeksikan dapat memperlambat pertumbuhan produksi padi di Asia. Peningkatan suhu  selama 25 tahun terakhir ini telah memotong laju pertumbuhan produksi padi sekitar 10-20 persen di beberapa lokasi.

Hasil penelitian tersebut dipublikasikan oleh Proceedings of the National Academy of Sciences edisi 9 Agustus 2010 berdasarkan laporan yang menganalisa data  selama enam tahun dari 227   sawah irigasi di enam negara  Asia yang pertumbuhan produksi padinya paling besar  (lebih dari 90 persen produksi beras dunia  berasal dari daerah-daerah ini).

Jarrod Welch, penulis utama laporan dan mahasiswa pascasarjana di bidang ekonomi di University of California, San Diego mengatakan bahwa peningkatan  suhu harian minimum atau suhu malam menjadi  lebih panas menyebabkan penurunan produksi beras hasil. Ini merupakan  studi pertama untuk menilai dampak baik suhu harian maksimum dan minimum terhadap produksi padi di sawah irigasi yang dikelola petani di daerah tropis dan subtropis di Asia. Petani diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi riil tersebut sehingga produksinya  mungkin berbeda dengan hasil yang biasa diperoleh .

Sekitar tiga miliar orang makan nasi setiap harinya.  Lebih dari 60 persen dari penduduk dunia atau  satu milyar orang yang tinggal di Asia tergantung pada beras sebagai makanan pokok dan hidup dalam kemiskinan serta kekurangan gizi. Sebuah penurunan produksi padi berarti lebih banyak orang akan tergelincir ke dalam jurang  kemiskinan dan kelaparan.

Jika kita tidak dapat mengubah metode produksi beras atau mengembangkan strain padi baru yang tahan terhadap suhu yang lebih tinggi maka akan ada kerugian dalam produksi beras selama beberapa dekade mendatang. Kondisi dunia akan semakin buruk seiring dengan peningkatan suhu lanjutan  pada pertengahan abad ini.

Bagaimana dengan Indonesia ? Silahkan melihat peta berikut ini:

koran-jakarta.com

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Penyusutan Lahan Sebagai Isu Utama (hagemman.wordpress.com)

3 Cara Sederhana Mengatasi Obesitas Pada Anak-anak

Obesitas Pada Anak-anak

Sebuah studi baru menemukan tiga kegiatan rutin yang dapat menurunkan risiko obesitas pada anak-anak yaitu melakukan makan malam bersama keluarga, cukup tidur dan membatasi waktu menonton TV pada hari kerja.

Anak-anak berusia 4 tahun yang menjalankan kegiatan-kegiatan rutin tersebut di rumahnya berhasil menurunkan obesitas hampir 40 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melakukannya

Jelas sekali obesitas merupakan fenomena yang meningkat di Amerika. Hal ini disebabkan oleh pola makan yang buruk dan kurangnya olahraga. Namun para ilmuwan telah mampu mengekang faktor-faktor gaya hidup lainnya yang dapat meningkatkan pertambahan berat badan

Menurut US Centers for Disease Control and Prevention, obesitas meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung dan bahkan kanker. Prevalensi obesitas di antara anak-anak usia 6 hingga 11 tahun meningkat dari 6,5 persen pada tahun 1980 menjadi 19,6 persen pada tahun 2008.

“Rutinitas tersebut merupakan pelindung terutama kelompok masyarakat yang biasanya memiliki resiko tinggi untuk obesitas,” kata Sarah Anderson, asisten profesor epidemiologi di Ohio State University. “Rutinitas tersebut penting dilakukan karena menunjukkan adanya potensi yang berguna dalam rangka pencegahan obesitas pada semua anak.”

Anderson dan Robert Whitaker, Profesor Kesehatan Masyarakat dan Pediatri di Temple University, akan menerangkan secara terinci temuan mereka dalam Jurnal Pediatrics edisi Bulan Maret.

Penelitian sebelumnya telah meyakinkan pola makan yang buruk terkait dengan obesitas. Peningkatan konsumsi makanan cepat saji, sereal manis, soda dan makanan yang diproses lainnya serta mengabaikan konsumsi buah-buahan, sayuran, biji-bijian dan daging dianggap sebagai penyebab utama penambahan berat badan dan buruknya kesehatan secara keseluruhan.

Penelitian baru berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 2005 terhadap 8.550 anak berusia 4 tahun. Tingginya jumlah anak-anak sehat ditentukan berdasarkan waktu makan malam sebuah keluarga lebih dari lima kali per minggu; memperoleh sedikitnya 10,5 jam tidur per malam; dan menonton TV kurang dari dua jam per hari di hari kerja.

Berdasarkan indeks massa tubuh (BMI), 14,3 persen anak-anak di rumahnya secara rutin menjalankan ketiga kegiatan tersebut menderita obesitas. Sebaliknya 24,5 persen anak-anak yang tidak menjalankan ketiga kegiatan rutin tersebut menderita obesitas. Tak satu pun dari ketiga kegiatan rutin tersebut menawarkan lebih banyak manfaat kesehatan daripada yang lain.

“Masing-masing tampaknya saling terkait dengan rendahnya resiko menderita obesitas dan bila rutinistas-rutinitas itu digabung akan menurunkan risiko obesitas lebih lanjut,” kata Anderson.

Penelitian ini didanai oleh US Department of Agriculture’s Economic Research Service.

Sumber bacaan : Livescience

KONTEMPLASI 2010 : PETANI KECIL

Beberapa tulisan ini disadur dari sebuah situs pertanian SINAR TANI ONLINE dengan harapan agar bangsa ini tidak melupakan kultur asli masyarakat Indonesia yaitu kultur masyarakat agraris. Senin, 09/02/2009, Sinar tani On line mengeluarkan tulisan di kolom situsnya dengan judul JASA PETANI KECIL. Berikut adalah pemaparannya :

Dalam sebuah diskusi yang mencoba mengkritisi prestasi pemerintahan SBY di bidang pertanian terungkap bahwa sebagian besar produksi pangan nasional sangat bergantung pada petani gurem berlahan sempit. Artinya, sebagian besar produksi pangan nasional dihasilkan para petani kecil yang memiliki sumberdaya sangat terbatas. Bukan hanya lahan mereka yang sempit, mereka umumnya juga terbatas dalam modal, pengetahuan, informasi dan juga pasar.

Oleh karena itu banyak pihak menilai ketergantungan pada petani gurem ini berbahaya bagi keamanan pangan nasional di masa depan. Berbagai keterbatasan petani kecil beresiko tinggi menggoncang ketersediaan pangan. Pengalaman membuktikan goncangan kecil saja bisa membuat petani terpuruk. Lihat saja kasus kelangkaan pupuk yang berlangsung hanya beberapa saat telah membuat ribuan petani terpukul. Musibah banjir yang terjadi di berbagai tempat juga telah menghancurkan ribuan hektar lahan petani.

Ilustrasi - formatnews.com

Padahal data faktual menunjukkan jumlah petani kecil setiap tahun cenderung terus meningkat. Tahun 1993 jumlah petani kecil hanya 51,9% dari 20,8 juta rumah tangga petani. Sepuluh tahun kemudian, tahun 2003 porsi petani gurem naik menjadi 53,9%, dan tahun 2008 diperkirakan jumlah petani kecil sudah mencapai 55,1% dari jumlah total rumahtangga petani. Data lain juga menunjukkan jumlah petani kecil yang tergusur dari lahannya setiap tahun juga cenderung terus meningkat. Ini mengindikasikan pemilikan lahan mereka juga cenderung semakin sempit.

Oleh karena itu sudah saatnya kita serius menghargai jasa petani kecil yang selama ini telah menjadi penopang produksi pangan nasional. Penghargaan itu diwujudkan dengan lebih serius memperhatikan nasib mereka. Salah satu yang terpenting adalah menghindari pemilikan lahan yang semakin sempit dan melindungi mereka dari kemungkinan tergusur. Sementara komitmen untuk memberdayakan mereka bisa dilakukan dengan memperkuat sumberdaya yang mereka miliki. Lahan yang sempit tetap bisa menjadi kekuatan potensial bila didukung sumberdaya yang kuat.

Upaya kongkrit yang bisa dilakukan adalah memberi bantuan modal usahatani. Hal ini sudah dilakukan pemerintah, termasuk memberi subsidi pupuk dan sarana produksi. Langkah ini terbukti mampu memberi hasil positif bagi peningkatan produksi lahan petani. Hal ini tentunya juga berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan petani.

Hampir satu tahun kemudian, kembali Sinar Tani Online mengingatkan kepada bangsa ini tentang nasib petani kecil di balik kenaikan produktivitas padi yang ditulis oleh Sumarno dan Unang G. Kartasasmita – Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor (sumbernya DISINI). Berikut adalah tulisan lengkapnya:

Produktivitas padi sawah yang cukup tinggi, dibarengi harga jual gabah yang bagus dalam waktu dua tahun terakhir membawakan berkah keberuntungan bagi petani padi, yang berakibat pula terhadap kenaikan kesejahteraan petani. Betulkah hal tersebut terjadi pada seluruh petani padi di perdesaan? Jawabannya ternyata terbagi dua: ya, bagi sebagian kecil, dan tidak bagi sebagian besar petani. Walaupun jawaban tersebut sudah dapat diduga sebelumnya, namun anatomi mengapa demikian dan berapa pendapatan petani dari usaha tani produksi padi sawah, menarik untuk diketahui.

Bagi kita yang biasa berhitung secara ekstrapolatif atau berdasarkan konversi, adalah sangat mudah menghitung keuntungan usaha tani padi per hektar, dan berapa nisbah atau rasio antara keuntungan dengan ongkos usaha. Untuk memberikan gambaran “keuntungan” petani dari usaha tani padi sawah pada lahan milik sendiri disajikan pada Tabel 1. Petani yang memiliki lahan sawah dua hektar akan mendapat keuntungan sekitar Rp 21,9 juta sekali panen (jangka waktu 4 bulan), atau sekitar Rp 5,48 juta per bulan. Bila petani memiliki lahan sawah 5 hektar, pendapatan per bulan mencapai sekitar Rp 13,7 juta, dan bila petani hanya memiliki 1 hektar, pendapatan per bulan hanya Rp 2,7 juta. Pendapatan dari usaha tani padi dinilai cukup layak bagi penghidupan keluarga petani apabila petani memiliki lahan sawah 2 hektar, atau minimal 1 hektar.

Jadi, adalah benar bahwa produktivitas padi sawah yang tinggi dan harga jual gabah yang bagus, membawa keberuntungan usaha bagi petani, yaitu petani pemilik lahan yang agak luas, lebih dari satu hektar. Dan memang seharusnyalah, petani padi memiliki lahan sawah sendiri, idealnya minimal 2 hektar per KK. Seperti halnya petani padi di Thailand, mereka rata-rata memiliki luas lahan garapan 5 hektar /KK, di Malaysia 4 hektar /KK, dan bahkan di Australia mencapai 100 hektar /KK. Sayangnya petani padi di Indonesia kepemilikan lahan sawahnya rata-rata hanya 0,5 hektar. Di Karawang dan di Indramayu, Jawa Barat, memang ada beberapa petani yang luas sawahnya 50 hektar, bahkan ada yang lebih. Akan tetapi, jumlah pemilik lahan yang luasnya demikian hanya sedikit, kurang dari 1%, sedangkan yang terbanyak antara 0,3-0,7 hektar. Dapat dibayangkan betapa akan sejahteranya petani Indonesia apabila skala usahanya sama dengan petani Thailand, apalagi bila sama dengan petani Australia.

Ilustrasi - desaingrafisindonesia.wordpress.com

Petani Penggarap

Petani penggarap tidak mempunyai lahan sawah, mereka menanam padi atas dasar bagi-hasil dengan pemilik lahan. Petani penggarap merupakan petani padi aktif, karena ia mengerjakan usaha tani padi dari sejak membuat persemaian, olah tanah, tanam, pemupukan dan seterusnya hingga panen. Bahkan, petani penggarap membeli benih, pupuk, pestisida, dan membayar ongkos pengolahan tanah dengan traktor dan membayar tenaga kerja tanam, penyiangan, dan panen. Faktor yang membedakan petani penggarap dengan petani padi biasa adalah mereka tidak memiliki lahan sawah yang mereka garap. Istilah lain petani penggarap adalah petani pemaro, pengedok, atau petani bagi hasil. Dalam bahasa Inggris, petani penggarap disebut sebagai share-cropper. Dalam istilah lain, petani penggarap ini dapat juga disebut sebagai buruh tani atau petani kuli kendo.

Jaman dulu sebelum 1960 di perdesaan sudah ada petani penggarap, tetapi jumlahnya sangat sedikit, mungkin hanya 1-3 KK pada setiap pedukuhan yang terdiri atas 50-70 KK petani. Dengan demikian, petani penggarap dapat hidup dengan nyaman, karena di desa tersedia banyak pekerjaan dari petani pemilik lahan, di samping lahan sawah bagi hasil yang ia kerjakan. Masyarakat desa pada umumnya memberikan keringanan kepada petani tanpa lahan untuk tidak usah membayar iuran untuk pembuatan jalan desa, iuran pemeliharaan saluran irigasi, atau iuran pembangunan tempat peribadatan. Bahkan warga desa yang baik hati, sering memberi bagian hasil panen padi kepada petani tanpa lahan yang pernah “membantu bekerja” di sawahnya, dalam jumlah yang lumayan. Demikian juga untuk hasil panen komoditas lain, seperti jagung, kacang, bawang merah, cabe, labu, atau pisang. Memberi bagian panen kepada keluarga petani tanpa lahan merupakan kebanggaan bagi keluarga petani yang mampu. Akan tetapi itu dahulu, antara tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, pada waktu jumlah petani penggarap atau buruh tani atau kuli kendo di perdesaan kurang dari 3% dari total KK petani.

Bagaimana Status Petani Tuna Lahan pada Abad XXI?

Sungguh sangat mengejutkan, di beberapa kabupaten di Jawa Barat, petani tanpa lahan yang berstatus sebagai petani penggarap jumlahnya mencapai 30-60%, bahkan mereka yang berstatus sebagai buruh tani atau kuli kendo di beberapa desa mencapai 75%. Ini suatu porsi jumlah yang sangat banyak, apalagi pada kondisi kepemilikan lahan sawah petani (bagi petani yang memiliki lahan) kurang dari 0,5 hektar. Petani pemilik lahan secara faktual tentu tidak dapat menyerap tenaga kerja ”tuna lahan” yang jumlahnya melebihi petani pemilik lahan, sehingga terdapat ”pasokan tenaga” yang berlebihan atau labour over supply di perdesaan.

Kalau kita membaca tulisan diatas, suatu masalah yang sudah sering diukas dan dibicarakan lewat berbagai macam forum. Bahkan mulut-mulut para pengamat, pemerhati dan pelaku di bidang pertanian mungkin sudah berbusa-busa atau malah sudah kaknya musim kemarau. Seingat saya jaman ORBA dulu sewaktu GBHN masih menjadi pedoman untuk menentukan arah pembangunan Indonesia yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) sudah sangat jelas bahwa sektor pertanian menjadi skala prioritas utama dalam pembangunan bangsa ini. Selain itu sudah sangat jelas juga rencana pembangunan pertanian kita bukk hanya pertanian yang menghasilkan produksi bahan baku tetapi sudah pada pengembangan teknologi yang disertai tumbuhnya industri-industri di sektor pertanian. Terlepas kaitannya dengan gonjang ganjing politik, makin kesini pembangunan sektor pertanian bangsa ini makin tidak jelas. Sepertinya bangsa ini hanya bisa berwacana, beretorika dan menjadi konsumen bagi komoditi-komoditi pertanian yang berasal luar negeri terutama Cina, India, Malaysia, Thailand, Australia, Amerika Serikat dan sebagainya.

Memang benar, pembangunan sektor pertanian bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi setidaknya bangsa ini menyadari sektor inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bila ingin bersaing dengan bangsa lain. Butuh kerja keras, sinerji dan koordinasi yang komprehensif dari seluruh pihak yang berkompeten di bidang pertanian serta dukungan yang kuat dan besar dari seluruh rakyat Indonesia. Kapan lagi kalau bukan sekarang, bangsa-bangsa lain sudah memulai. Saya hanya bisa berharap tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi tulisan tentang Petani Kecil tetapi yang menonjol adalah keberhasilan Petani Kecil yang sukses dan bangga menjalani profesinya sebagai PETANI.