Tristan Lecomte : Perdagangan Yang Adil (Fair Trade) Di Dunia

Illustration by Joe Ciardiello for TIME

Mungkin bagi sebagian besar orang,  Tristan Lecomte adalah nama yang asing.  Tapi bagi yang mengetahui sepak terjangnya dalam memperkenalkan  konsep Fair Trade di dunia maka banyak orang yang akan mengaguminya. Baru baru ini Tristan Lecomte termasuk dalam ” 100 Orang Berpengaruh Di Dunia Tahun 2010  ” versi Time.com.

Pria berusia 36 tahun dan berkebangsaan Perancis ini telah memberikan inspirasi bagi dunia mengenai Perdagangan Yang Adil (Fair Trade) bagi negara berkembang dan miskin di dunia. Lecomte mengatakan sebenarnya hidup di dunia ini saling bergantung. Konsep ketergantungan inilah dianggap masuk akal dalam menjalankan bisnis.

Sebagai visioner di bidang perubahan sosial, Lecomte telah mengabdikan hidupnya untuk mempromosikan sistem perdagangan global yang menginspirasi perubahan positif dalam kehidupan baik produsen dan konsumen. Seorang pelopor dalam etika, Lemcote memperkenalkan bisnis yang saling menguntungkan secara sosial. Perusahaan yang diakui secara internasional seharusnya berdasarkan visi Perdagangan Yang Adil (Fair Trade)  dan pembangunan sosial-ekonomi.

Pada tahun 1998 Lemcote  mendirikan Alter Eco (merek makanan tradisional), yang terkenal dengan Fair Trade, Organik, dan Karbon Netral di Perancis.  Lecomte  bergerak  untuk membantu produsen dan konsumen pada tingkat yang paling fundamental yaitu  petani, kebebasan untuk mendapatkan upah yang wajar dan memulihkan kebanggaan mereka terhadap pekerjaan dan kehidupannya. Dan bagi konsumen, memungkinkan mereka mendapatkan kebebasan untuk mengetahui asal barang yang mereka  beli dan dapat memilih produk secara otentik, transparan, sehat, dan  lezat. Pada tahun 2005, bisnis Lemcote ini  berhasil melebarkan sayapnya  ke Amerika Serikat yang beroperasi dari  San Francisco, California. Bersama  teman dan rekan pendiri Alter Eco, Mathieu Edouard Rollet Senard (COO dan CEO Alter Eco Amerika Serikat), keduanya sangat bangga dengan keberhasilan tersebut dan senang untuk memainkan peran integral dalam bisnis yang berkelanjutan, etis, dan bervisi Fair Trade.

Tristan Lecomte, Founder Pure Planet (www.mypureplanet.org)

Pada tahun 2008, Lecomte muncul sebagai Pendiri dan CEO Pure Project/Pure Planet, sebuah konsultan  kolektif  proyek penghijauan berkelanjutan, evaluasi tapak karbon, dan keseimbangan karbon . Dalam kemitraan dengan 60 koperasi perdagangan yang adil di 30 negara di seluruh dunia, konsultan kolektif terdiri dari lebih dari setengah lusin mitra, bekerja sama dengan petani untuk mengembangkan proyek-proyek agro-forestry yang selanjutnya dijual sebagai kredit karbon, menciptakan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat sekaligus  memerangi perubahan iklim (global warming). Pure Project/Pure Planet telah menanam 2.000.000 pohon dan memiliki tujuan untuk  menanam total 12 juta pohon pada akhir tahun 2012.

“Penghargaan ini benar-benar pengakuan sistem  secara keseluruhan, bukan individu. Tanpa ribuan petani fair trade yang luar biasa, kegairahan dan dedikasi konsumen, atau mitra kolaboratif  jenius saya maka kami tidak akan ada disini pada hari ini. Ini adalah pekerjaan saya. Dengan  dipilihnya saya sebagai ” 100 Orang Bepengaruh Di Dunia” versi Time maka saya ingin mengatakan bahwa jalan yang kita pilih adalah dengan membuat tanda pada dunia. Saya sangat berterima kasih. ”

Protected by Copyscape Duplicate Content Check

Iklan

Aku Dan Pertanian

bumiganesa.com

Beberapa hari ini tanpa sengaja saya melihat berita di televisi tentang kisruhnya sebuah organisasi yang bergerak di dunia pertanian yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Saya kurang mengerti sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya kekisruhan tersebut. Ada dua kubu yang saling mengklaim yaitu Kubu Prabowo Subijanto dan Kubu Oesman Sapta Odang. Alasan kekisruhan tersebut disebabkan oleh satu kata yaitu demokratis. Kubu satu dianggap terlalu otoriter dan membatasi kebebasan berdemokrasi kubu lain di organisasi tersebut.

Melihat itu semua, saya hanya merasa heran dan berpikir apakah benar para petani/nelayan/peternak butuh demokrasi dan merasa terwakili oleh organisasi tersebut. Sebagai orang yang pernah bergelut dengan dunia pertanian walaupun lebih banyak di pasca panennya maka saya merasa miris dengan kegaduhan tersebut. Tapi saya tidak akan membicarakan kekisruhan organisasi tersebut. Bagi saya yang terpenting adalah adanya perlakuan yang adil bagi petani/nelayan/peternak dan kehidupan mereka tiap tahunnya makin membaik serta tidak terpuruk. Itu saja yang ada dalam pikiran saya.

Terus terang waktu awal-awal saya lulus kuliah dulu, saya pernah merasakan bagaimana bersinggungan langsung dengan kehidupan petani. Kalau dikatakan membina petani, saya pikir apa yang saya lakukan jauh dari kata membina. Karena memang tidak mudah dan butuh kearifan dalam bentuk waktu, energi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Saat itu kebetulan saja saya punya usaha pemasok bahan baku untuk jamu. Tanpa sengaja pada saat saya istirahat di Bojonglopang, Jampang kulon Kabupaten Sukabumi melihat beberapa orang yang mengangkut jahe dalam jumlah terbatas untuk kebutuhan pasar tradisional di Sukabumi. Jahe yang dijualpun hanya sebagai komoditi tambahan bagi komoditi pertanian lainnya. Di sana jahe tersebut terkenal dengan jahe kapur (daerahnya memang berkapur) atau saya mengatakannya jahe emprit. Saat itu jahe kapur tersebut sangat murah bahkan dihargai seadanya asal cukup untuk menutupi ongkos ke pasar.

Besarnya potensi yang dimiliki daerah tersebut maka saya berinisiatif untuk membeli jahe kapur tersebut dengan harga yang lebih bernilai yaitu dari harga hanya Rp 75 menjadi Rp 175. Itupun saya yang mengambil langsung di tempat. Jadi petani tidak usah lagi direpotkan oleh masalah pengiriman. Tiap minggu saya mengambil jahe tersebut satu truk engkel yang bobotnya hampir 5-6 ton. Jahe-jahe tersebut saya proses lagi menjadi jahe kering dan selanjutnya disuplai ke pabrik-pabrik jamu.

Tanpa dinyana hubungan saya dengan petani berlangsung hingga 2 tahun dan saya sempat arahkan untuk melakukan penanaman tumpang sari dan bergilir (diatur pola penanamannya) agar pasokannya terjaga sepanjang tahun. Untungkah? Kalau bicara untung secara ekonomis maka saya hanya bisa tersenyum. Saya hanya mengatakan ini bagian dari idealisme saya sebagai sarjana teknologi pertanian. Hebatkah ? Ini lagi satu pertanyaan yang akan saya jawab dengan entengnya yaitu saya masih jauh dari kata hebat dibanding para penyuluh pertanian yang ada di pelosok negeri ini yang katanya negeri agraris. Mereka itulah orang-orang hebat dimana mau mengabdi untuk kepentingan dan kemajuan dunia pertanian di Indonesia.

Apa yang terjadi kemudian dengan petani jahe di Sukabumi tersebut ? Ibaratnya sudah capek-capek mengarahkan dan mulai tercipta keseimbangan pasokan. Tiba-tiba datanglah orang-orang dari Jakarta yang kebanyakan adalah broker dari buyer luar negeri dan kerjanya hanya menekan petani. Saat itu di Indonesia sedang maraknya jahe gajah. Karena harganya dianggap tinggi sehingga orang-orang tersebut berlomba-lomba mencari jahe gajah ke pelosok nusantara. Perlu diketahui jahe gajah di Indonesia hanya cocok ditanam di daerah Bengkulu. Sedangkan jahe gajah yang ada di tanah Jawa berasal dari bibit jahe Bengkulu. Berbondong-bondongnya broker tersebut merusak tatanan yang telah saya bentuk. Mereka menghasut petani untuk menanam jahe gajah dan meninggalkan jahe emprit yang harganya lebih murah. Bayangkan bagaimana tidak tergiurnya para petani, harga jahe emprit Rp 675 dibandingkan dengan harga jahe gajah berkisar Rp 1750-2200. Sementara lama panennya sama. Ya jelaslah petani akan beralih menanam jahe gajah sampai-sampai jahe gajah yang seharusnya untuk bibit lagi dijual semua.

Perlu diketahui karakteristik pemasaran jahe gajah berbeda dengan jahe emprit. Jahe gajah yang berorientasi ekspor membutuhkan spesifikasi tertentu disesuaikan dengan negara tujuan ekspornya. Misalnya untuk Singapura, Korea dan Jepang membutuhkan jahe gajah berukuran 250 gram tanpa patah. Rusia membutuhkan jahe gajah ukuran dibawah 250 gram karena memang dipakai untuk bibit. Semenatara untuk negara-negara Eropa membutuhkan jahe gajah berukuran diatas 650 gram dan perlu penanganan khusus selama perjalanan. Jadi wajar kalau harganya tinggi dan petani tidak mengetahuinya. Apalagi saat Vietnam dan Thailand dilanda banjir besar maka Indonesia diserbu oleh para buyer luar negeri. Akibatnya terjadilah kanibalisme besar-besaran sehingga petani tidak mempunyai lagi bibit untuk ditanam alias semuanya dijual. Parahnya untuk menanam kembali jahe gajah tersebut petani harus membeli bibit dengan harga lebih mahal daripada jahe gajah yang dijualnya.

Berbeda dengan jahe emprit atau kapur yang spesifik pemasarannya untuk pabrik jamu. Walaupun murah tetapi terjamin harga dan pembeliannya. Tetapi sekali lagi banyak petani yang tergiur. Bukan hanya itu saja banyak petani dan orang-orang yang belum mengerti serta coba-coba terjun di bisnis jahe gajah balapan kere alias kejar-kejaran bangkrut. Salah satu korbannya adalah teman saya sendiri yang kehilangan rumah dan mobilnya sampai-sampai hidup menggelandang bersama anak istrinya.

Dari apa yang saya sampaikan di atas maka tidaklah mudah untuk membina dan memajukan pertanian kalau tidak dibekali oleh keikhlasan dan kepuasan batin. Contoh yang paling mudah dan sukses adalah Muhammad Yunus dengan Garmeen Banknya. Memang bidang yang digelutinya lebih kepada usaha kecil menengah tapi setidaknya apa yang dilakukan oleh beliau dapat diterapkan kepada petani. Kata kuncinya adalah Goodwill dan memberikan kepercayaan tapi terkontrol dalam manajemen yang baik. Dan satu hal lagi adalah jangan sekali-kali pikiran pertama kita mencari untung. Bantu petani dengan tulus ikhlas dan pada akhirnya kita sendiri yang akan menikmatinya. Jadi jangan cekoki petani/nelayan/peternak dengan kata demokrasi. Itu yang saya rasakan dan alami.

Untuk menambah wawasan mengenai kondisi pertanian kita bisa baca:

KERJA KERAS PETANI DAN LEMAHNYA DUKUNGAN SEKTOR LAIN

BANK PETANI, BELAJAR KE NEGERI CHINA

KRIMINALISASI PERTANIAN

IRONI NEGARA AGRARIS

SARJANA PENGUSAHA

BERKACA KEPADA NEGERI TANDUS

Peran Penting Ekonomi Pedesaan di Uni Eropa

Peluncuran Peta Baru Daerah Rentan Pangan

PETA PERSENTASE PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA (geospasial.bnpb.go.id)

Ada dua berita baru di dunia pertanian yang sengaja saya publikasikan di Kompasiana agar makin menyadarkan dan memotivasi kembali bangsa ini terhadap potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dengan meningkatkan pemberdayaan penduduk sekitar akan potensi produk pertanian (produk unggulan) yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia. Dua berita baru di dunia pertanian tersebut disadur dari SINAR TANI ONLINE

Peta Baru Daerah Rentan Pangan

Dengan peta ini pejabat pusat dan daerah bisa tahu upaya apa yang perlu diprioritaskan untuk mengatasi busung lapar atau kerentanan pangan di suatu wilayah.

Menteri Pertanian Suswono mengatakan hal itu saat meluncurkan (soft lounching) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2009 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). ”Melalui Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini di antaranya dapat diketahui lokasi keberadaan kantong-kantong rawan pangan di tingkat kabupaten,” tambahnya.

Peta itu disusun Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan kerjasama dengan World Food Programme (WFP). Peta ini adalah penyempurnaan dari Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas – FIA) yang dibuat pada tahun 2005. Sejak peta Kerawanan Pangan 2005 dipublikasikan telah banyak dilakukan program atau kegiatan yang berkaitan dengan Peta Kerawanan Pangan itu, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Di tingkat pusat, Peta Kerawanan Pangan dijadikan sebagai acuan dalam penetapan prioritas lokasi dan pengalokasian anggaran pada Program Badan Ketahanan Pangan seperti Program Aksi Desa Mandiri Pangan dan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan. Di tingkat nasional, peta tersebut juga digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Jaman berubah, kondisi kerawanan pangan masyarakat pun berubah. Kondisi tahun 2005 tentu berbeda dengan kondisi saat ini. Maka sejak awal tahun 2009 Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan WFP melakukan pemuktahiran Peta Kerawanan Pangan 2005. Peta barunya diberi nama baru: ”Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan” (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) tahun 2009.

Perubahan nama Peta Kerawanan Pangan (Food Insecurity Atlas) menjadi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) jelas Mentan perlu dilakukan dengan pertimbangan untuk memperjelas pengertian mengenai konsep ketahanan pangan.

“Saya berharap, bahwa penyusunan FSVA tidak berhenti sampai kabupaten saja, tetapi juga mencakup sampai ke tingkat kecamatan dan desa, sehingga setiap tingkatan pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota) dapat memprioritaskan dan mensinerjikan sumberdaya yang dimiliki untuk menurunkan kerawanan pangan,” tambah Suswono.

100 Kabupaten Paling Rentan Pangan

Dari 346 kabupaten yang dianalisis Dewan Ketahanan Pangan (DKP) terdapat 100 kabupaten yang memiliki tingkat resiko kerentanan pangan yang tinggi dan memerlukan skala prioritas penanganan.

Di antara 100 kabupaten berperingkat terbawah yang disebut dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2009 tersebut dibagi lagi menjadi tiga wilayah prioritas, yakni: prioritas 1, prioritas 2 dan prioritas 3.

Ada 30 Kabupaten yang termasuk Prioritas 1 untuk mendapatkan penanganan, yakni sebagian besar kabupaten tersebar di Indonesia bagian Timur, terutama di Papua (11 kab), NTT (6 kab) dan Papua Barat (5 kab). Total jumlah penduduknya mencapai 5.282.571 jiwa.

Yang termasuk Prioritas 2 terdapat 30 kabupaten, yakni sebagian besar terdapat di Kalimantan Barat (7 kab), NTT (5 kab), NAD (4 kab), dan Papua (3 kab). Total jumlah penduduknya mencapai 7.671.614 jiwa.

Yang termasuk Prioritas 3 terdapat 40 kabupetan, yakni sebagian besar terdapat di Kalimantan Tengah (6 kab), Sulawesi Tengah (5 kab) dan NTB (4 kab). Total jumlah penduduk di wilayah Prioritas 3 ini 11.785.667 jiwa.

Penentuan status ketahanan dan kerentanan suatu wilayah dalam peta ini didasarkan pada 13 indikator yang dikelompokkan dalam 4 katagori. Pertama, ketersediaan pangan. Indikator yang dianalisis adalah 1) konsumsi normatif per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar. Kedua, Akses terhadap Pangan. Indikatornya: 2) Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan; 3) Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, dan 4) Persentase penduduk tanpa akses listrik.

Ketiga, Pemanfaatan Pangan (Konsumsi pangan, kesehatan dan gizi). Indikatornya adalah: 5) Angka harapan hidup pada saat lahir, 6) Berat badan balita di bawah standar, 7) Perempuan buta huruf, 8) Rumah tangga tanpa akses air bersih; dan 9) Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dari fasilitas kesehatan.

KONTEMPLASI 2010 : PETANI KECIL

Beberapa tulisan ini disadur dari sebuah situs pertanian SINAR TANI ONLINE dengan harapan agar bangsa ini tidak melupakan kultur asli masyarakat Indonesia yaitu kultur masyarakat agraris. Senin, 09/02/2009, Sinar tani On line mengeluarkan tulisan di kolom situsnya dengan judul JASA PETANI KECIL. Berikut adalah pemaparannya :

Dalam sebuah diskusi yang mencoba mengkritisi prestasi pemerintahan SBY di bidang pertanian terungkap bahwa sebagian besar produksi pangan nasional sangat bergantung pada petani gurem berlahan sempit. Artinya, sebagian besar produksi pangan nasional dihasilkan para petani kecil yang memiliki sumberdaya sangat terbatas. Bukan hanya lahan mereka yang sempit, mereka umumnya juga terbatas dalam modal, pengetahuan, informasi dan juga pasar.

Oleh karena itu banyak pihak menilai ketergantungan pada petani gurem ini berbahaya bagi keamanan pangan nasional di masa depan. Berbagai keterbatasan petani kecil beresiko tinggi menggoncang ketersediaan pangan. Pengalaman membuktikan goncangan kecil saja bisa membuat petani terpuruk. Lihat saja kasus kelangkaan pupuk yang berlangsung hanya beberapa saat telah membuat ribuan petani terpukul. Musibah banjir yang terjadi di berbagai tempat juga telah menghancurkan ribuan hektar lahan petani.

Ilustrasi - formatnews.com

Padahal data faktual menunjukkan jumlah petani kecil setiap tahun cenderung terus meningkat. Tahun 1993 jumlah petani kecil hanya 51,9% dari 20,8 juta rumah tangga petani. Sepuluh tahun kemudian, tahun 2003 porsi petani gurem naik menjadi 53,9%, dan tahun 2008 diperkirakan jumlah petani kecil sudah mencapai 55,1% dari jumlah total rumahtangga petani. Data lain juga menunjukkan jumlah petani kecil yang tergusur dari lahannya setiap tahun juga cenderung terus meningkat. Ini mengindikasikan pemilikan lahan mereka juga cenderung semakin sempit.

Oleh karena itu sudah saatnya kita serius menghargai jasa petani kecil yang selama ini telah menjadi penopang produksi pangan nasional. Penghargaan itu diwujudkan dengan lebih serius memperhatikan nasib mereka. Salah satu yang terpenting adalah menghindari pemilikan lahan yang semakin sempit dan melindungi mereka dari kemungkinan tergusur. Sementara komitmen untuk memberdayakan mereka bisa dilakukan dengan memperkuat sumberdaya yang mereka miliki. Lahan yang sempit tetap bisa menjadi kekuatan potensial bila didukung sumberdaya yang kuat.

Upaya kongkrit yang bisa dilakukan adalah memberi bantuan modal usahatani. Hal ini sudah dilakukan pemerintah, termasuk memberi subsidi pupuk dan sarana produksi. Langkah ini terbukti mampu memberi hasil positif bagi peningkatan produksi lahan petani. Hal ini tentunya juga berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan petani.

Hampir satu tahun kemudian, kembali Sinar Tani Online mengingatkan kepada bangsa ini tentang nasib petani kecil di balik kenaikan produktivitas padi yang ditulis oleh Sumarno dan Unang G. Kartasasmita – Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Bogor (sumbernya DISINI). Berikut adalah tulisan lengkapnya:

Produktivitas padi sawah yang cukup tinggi, dibarengi harga jual gabah yang bagus dalam waktu dua tahun terakhir membawakan berkah keberuntungan bagi petani padi, yang berakibat pula terhadap kenaikan kesejahteraan petani. Betulkah hal tersebut terjadi pada seluruh petani padi di perdesaan? Jawabannya ternyata terbagi dua: ya, bagi sebagian kecil, dan tidak bagi sebagian besar petani. Walaupun jawaban tersebut sudah dapat diduga sebelumnya, namun anatomi mengapa demikian dan berapa pendapatan petani dari usaha tani produksi padi sawah, menarik untuk diketahui.

Bagi kita yang biasa berhitung secara ekstrapolatif atau berdasarkan konversi, adalah sangat mudah menghitung keuntungan usaha tani padi per hektar, dan berapa nisbah atau rasio antara keuntungan dengan ongkos usaha. Untuk memberikan gambaran “keuntungan” petani dari usaha tani padi sawah pada lahan milik sendiri disajikan pada Tabel 1. Petani yang memiliki lahan sawah dua hektar akan mendapat keuntungan sekitar Rp 21,9 juta sekali panen (jangka waktu 4 bulan), atau sekitar Rp 5,48 juta per bulan. Bila petani memiliki lahan sawah 5 hektar, pendapatan per bulan mencapai sekitar Rp 13,7 juta, dan bila petani hanya memiliki 1 hektar, pendapatan per bulan hanya Rp 2,7 juta. Pendapatan dari usaha tani padi dinilai cukup layak bagi penghidupan keluarga petani apabila petani memiliki lahan sawah 2 hektar, atau minimal 1 hektar.

Jadi, adalah benar bahwa produktivitas padi sawah yang tinggi dan harga jual gabah yang bagus, membawa keberuntungan usaha bagi petani, yaitu petani pemilik lahan yang agak luas, lebih dari satu hektar. Dan memang seharusnyalah, petani padi memiliki lahan sawah sendiri, idealnya minimal 2 hektar per KK. Seperti halnya petani padi di Thailand, mereka rata-rata memiliki luas lahan garapan 5 hektar /KK, di Malaysia 4 hektar /KK, dan bahkan di Australia mencapai 100 hektar /KK. Sayangnya petani padi di Indonesia kepemilikan lahan sawahnya rata-rata hanya 0,5 hektar. Di Karawang dan di Indramayu, Jawa Barat, memang ada beberapa petani yang luas sawahnya 50 hektar, bahkan ada yang lebih. Akan tetapi, jumlah pemilik lahan yang luasnya demikian hanya sedikit, kurang dari 1%, sedangkan yang terbanyak antara 0,3-0,7 hektar. Dapat dibayangkan betapa akan sejahteranya petani Indonesia apabila skala usahanya sama dengan petani Thailand, apalagi bila sama dengan petani Australia.

Ilustrasi - desaingrafisindonesia.wordpress.com

Petani Penggarap

Petani penggarap tidak mempunyai lahan sawah, mereka menanam padi atas dasar bagi-hasil dengan pemilik lahan. Petani penggarap merupakan petani padi aktif, karena ia mengerjakan usaha tani padi dari sejak membuat persemaian, olah tanah, tanam, pemupukan dan seterusnya hingga panen. Bahkan, petani penggarap membeli benih, pupuk, pestisida, dan membayar ongkos pengolahan tanah dengan traktor dan membayar tenaga kerja tanam, penyiangan, dan panen. Faktor yang membedakan petani penggarap dengan petani padi biasa adalah mereka tidak memiliki lahan sawah yang mereka garap. Istilah lain petani penggarap adalah petani pemaro, pengedok, atau petani bagi hasil. Dalam bahasa Inggris, petani penggarap disebut sebagai share-cropper. Dalam istilah lain, petani penggarap ini dapat juga disebut sebagai buruh tani atau petani kuli kendo.

Jaman dulu sebelum 1960 di perdesaan sudah ada petani penggarap, tetapi jumlahnya sangat sedikit, mungkin hanya 1-3 KK pada setiap pedukuhan yang terdiri atas 50-70 KK petani. Dengan demikian, petani penggarap dapat hidup dengan nyaman, karena di desa tersedia banyak pekerjaan dari petani pemilik lahan, di samping lahan sawah bagi hasil yang ia kerjakan. Masyarakat desa pada umumnya memberikan keringanan kepada petani tanpa lahan untuk tidak usah membayar iuran untuk pembuatan jalan desa, iuran pemeliharaan saluran irigasi, atau iuran pembangunan tempat peribadatan. Bahkan warga desa yang baik hati, sering memberi bagian hasil panen padi kepada petani tanpa lahan yang pernah “membantu bekerja” di sawahnya, dalam jumlah yang lumayan. Demikian juga untuk hasil panen komoditas lain, seperti jagung, kacang, bawang merah, cabe, labu, atau pisang. Memberi bagian panen kepada keluarga petani tanpa lahan merupakan kebanggaan bagi keluarga petani yang mampu. Akan tetapi itu dahulu, antara tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, pada waktu jumlah petani penggarap atau buruh tani atau kuli kendo di perdesaan kurang dari 3% dari total KK petani.

Bagaimana Status Petani Tuna Lahan pada Abad XXI?

Sungguh sangat mengejutkan, di beberapa kabupaten di Jawa Barat, petani tanpa lahan yang berstatus sebagai petani penggarap jumlahnya mencapai 30-60%, bahkan mereka yang berstatus sebagai buruh tani atau kuli kendo di beberapa desa mencapai 75%. Ini suatu porsi jumlah yang sangat banyak, apalagi pada kondisi kepemilikan lahan sawah petani (bagi petani yang memiliki lahan) kurang dari 0,5 hektar. Petani pemilik lahan secara faktual tentu tidak dapat menyerap tenaga kerja ”tuna lahan” yang jumlahnya melebihi petani pemilik lahan, sehingga terdapat ”pasokan tenaga” yang berlebihan atau labour over supply di perdesaan.

Kalau kita membaca tulisan diatas, suatu masalah yang sudah sering diukas dan dibicarakan lewat berbagai macam forum. Bahkan mulut-mulut para pengamat, pemerhati dan pelaku di bidang pertanian mungkin sudah berbusa-busa atau malah sudah kaknya musim kemarau. Seingat saya jaman ORBA dulu sewaktu GBHN masih menjadi pedoman untuk menentukan arah pembangunan Indonesia yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) sudah sangat jelas bahwa sektor pertanian menjadi skala prioritas utama dalam pembangunan bangsa ini. Selain itu sudah sangat jelas juga rencana pembangunan pertanian kita bukk hanya pertanian yang menghasilkan produksi bahan baku tetapi sudah pada pengembangan teknologi yang disertai tumbuhnya industri-industri di sektor pertanian. Terlepas kaitannya dengan gonjang ganjing politik, makin kesini pembangunan sektor pertanian bangsa ini makin tidak jelas. Sepertinya bangsa ini hanya bisa berwacana, beretorika dan menjadi konsumen bagi komoditi-komoditi pertanian yang berasal luar negeri terutama Cina, India, Malaysia, Thailand, Australia, Amerika Serikat dan sebagainya.

Memang benar, pembangunan sektor pertanian bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi setidaknya bangsa ini menyadari sektor inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bila ingin bersaing dengan bangsa lain. Butuh kerja keras, sinerji dan koordinasi yang komprehensif dari seluruh pihak yang berkompeten di bidang pertanian serta dukungan yang kuat dan besar dari seluruh rakyat Indonesia. Kapan lagi kalau bukan sekarang, bangsa-bangsa lain sudah memulai. Saya hanya bisa berharap tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi tulisan tentang Petani Kecil tetapi yang menonjol adalah keberhasilan Petani Kecil yang sukses dan bangga menjalani profesinya sebagai PETANI.